Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan rencana pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal dengan Tax Amnesty jilid II dan diduga belum sepenuhnya mengungkap harta.
Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto beberapa waktu lalu. Langkah ternyata, menurut Purbaya, menimbulkan keributan.
Purbaya mengungkapkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak menafsirkan berita secara berlebihan terkait dengan hal ini. Dia pun memastikan pemeriksaan tidak akan dilakukan.
Dalam kesempayan ini, Purbaya menegaskan ke depannya, pengumuman kebijakan pajak hanya bisa dilakukan oleh dirinya, bukan melalui Dirjen Pajak.
"Ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi untuk menghilangkan kesimpang siuran itu," ujarnya.
-
Purbaya Tegaskan Peserta Tax Amnesty Jilid II Tak Akan Dikejar Lagi!Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan rencana pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengikuti Program Pen...
-
Daftar Sektor Penyumbang Pajak Terbesar ke Purbaya hingga April 2026Jakarta, CNBC Indonesia - Setoran pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah hingga akhir April 2026 senilai Rp 646,3 triliun, setara dengan 27,4% dari target ...
-
Janji Purbaya: Tak Ada Kenaikan dan Pajak Baru di 2027Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru, maupun dalam bentuk kenaikan tarif pada 2027. "Enggak ada, ...
-
Aturan Baru PPN Batam terkait PPBJFREE TRADE ZONE Punya bisnis yang berkaitan erat dengan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone? Kini, ada peraturan terbaru mengenai pajak perdaga...
